Faktamanado.id — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah taktis-strategis dengan menghentikan sementara waktu (moratorium) penyaluran program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia sepanjang masa libur semester sekolah.
Masa jeda operasional ini dimanfaatkan secara penuh oleh otoritas pusat untuk melakukan audit forensik dan pembenahan tata kelola menyeluruh terhadap lini produksi dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa keputusan pembekuan sementara ini diambil demi memastikan kesiapan sistematis tata kelola program berjalan jauh lebih matang saat tahun ajaran baru dimulai. Langkah pembenahan eksekutif ini mencakup standardisasi kualitas higienitas dapur, validasi ulang data register penerima, hingga perombakan manajemen internal lembaga.
“Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi,” ungkap Arum saat memberikan keterangan resmi di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Standardisasi Ketat Alur Memasak dan Kaidah Higienitas SPPG
BGN menekankan bahwa pemenuhan standardisasi infrastruktur dapur SPPG menjadi harga mati yang tidak dapat ditawar demi menjamin higienitas serta konsistensi kualitas nutrisi yang diserap oleh anak-anak sekolah.
“Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi. Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik,” tegas Arum secara mendalam.
Refocusing Data Makro: 8 Juta Siswa Kaya Dicoret dari Daftar Penerima
Selain menyasar pada klaster kendala teknis kelayakan dapur fisik, BGN tengah gencar merapikan basis data induk penerima manfaat lewat kebijakan refocusing anggaran terarah. Berdasarkan pemodelan simulasi awal, manajemen pemerintah membuka peluang besar untuk memangkas sekitar 8 juta penerima manfaat agar alokasi kas negara menjadi jauh lebih tepat sasaran.
Salah satu segmentasi kelompok yang dipastikan akan dicoret dari daftar prioritas penerima bantuan pangan harian ini adalah para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berasal dari latar belakang keluarga berkecukupan atau mampu secara finansial.
“Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi,” ujar Arum memberikan ilustrasi konkrit.
Melalui penajaman sasaran ini, intervensi kecukupan gizi nasional ke depan akan dipusatkan penuh pada kelompok rentan yang paling membutuhkan secara medis-sosial, antara lain:
Ibu hamil dan menyusui
Anak di bawah usia lima tahun (Balita)
Anak usia dini (PAUD)
Kebijakan pengetatan sasaran kuota ini diprediksi secara otomatis ikut menurunkan beban pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang semula dicanangkan sebesar Rp270,2 triliun (atau hitungan terakhir sekitar Rp268 triliun) untuk kapasitas 81,5 juta jiwa penerima manfaat.
Insentif Operasional Dapur Rp6 Juta Per Hari Bakal Dirombak Total
Tidak berhenti di situ, BGN juga bersiap mengevaluasi total skema penyaluran dana insentif operasional harian SPPG yang selama ini dipukul rata sebesar Rp6 juta per hari per unit dapur. Ke depan, besaran insentif tidak lagi dialokasikan secara sama rata, melainkan dikalkulasikan secara proporsional mengacu pada volume riil penerima manfaat serta rapor kualitas pelayanan masing-masing dapur mitra.
Merespon adanya gelombang kritik tajam serta aksi demonstrasi dari kelompok gerakan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil yang menuntut pembatalan program ini pasca-temuan problematik di lapangan, Arum menyatakan pihaknya tetap menghormati hak demokrasi publik dalam berpendapat.
Namun, jajaran direksi BGN berkomitmen penuh untuk tetap mengawal mandat mutlak Presiden Prabowo Subianto dengan terus membenahi arsitektur tata kelola birokrasi di lapangan.
“Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden (Prabowo). Kami diangkat untuk menjalankan perintah presiden. Yang kami lakukan adalah memperbaiki BGN. Itu yang benar-benar kami jaga supaya program ini yang sebenarnya niatnya baik bisa berjalan lebih tepat sasaran,” pungkas Arum menutup sesi wawancara.
*(Drw)
