Faktamanado.id – Penyidikan kasus suap ijon proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memasuki babak baru yang semakin panas. Fakta persidangan terbaru mengungkap adanya aliran dana jumbo senilai Rp16 miliar yang melibatkan oknum anggota Polri bernama Yayat Sudrajat. Temuan ini menjadi amunisi tambahan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperluas jangkauan penyidikan ke pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati uang panas tersebut.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan pada Rabu (15/4/2026), bahwa pengakuan mengenai fee belasan miliar tersebut telah tertuang secara rinci dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Fakta yang muncul di persidangan terdakwa Sarjan di Pengadilan Tipikor Bandung ini dinilai sudah sangat kuat (firm) dan didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga menjadi landasan hukum bagi penyidik untuk melakukan pengembangan.
Pengembangan Kasus: KPK Geledah Kediaman Anggota DPRD
Tidak hanya berhenti pada oknum aparat, tim penyidik KPK juga mulai menyisir kediaman beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan perkara ini. Langkah penggeledahan ini bertujuan untuk mencari dokumen-dokumen terkait ploting paket pekerjaan yang disinyalir menjadi imbalan atas pengamanan anggaran di tingkat legislatif.
Kasus yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Ade Kuswara Kunang ini terus berkembang seiring terbongkarnya paket pekerjaan senilai Rp107,65 miliar. KPK mencurigai bahwa pembagian proyek dilakukan secara sistematis melalui praktik ijon sebelum anggaran resmi diketuk, dengan melibatkan jaringan luas di eksekutif, legislatif, hingga oknum eksternal.
Komitmen Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Achmad Taufik Husein menjamin bahwa seluruh fakta hukum yang muncul, baik di BAP maupun di persidangan, akan ditindaklanjuti secara profesional tanpa ada yang ditutup-tupi. Fokus penyidik saat ini adalah membedah konstruksi perkara secara utuh untuk memastikan siapa saja aktor intelektual yang menggerakkan mata rantai suap di lingkungan Pemkab Bekasi.
Penyidikan maraton ini diprediksi akan menyeret lebih banyak nama baru dalam waktu dekat. KPK juga tengah mendalami dugaan pencucian uang dari hasil suap proyek ini guna memaksimalkan pemulihan aset negara. Integritas penegak hukum kini tengah diuji dalam menangani kasus yang melibatkan unsur aparat dan pejabat publik secara simultan di tahun 2026 ini.
*(Drw)
