Faktamanado.id — Langkah Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menonaktifkan sementara dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) menuai kritik pedas. Center For Budget Analysis (CBA) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tak lebih dari sekadar “sandiwara” untuk cuci tangan dari sengkarut megaproyek Sekolah Rakyat.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai pencopotan jabatan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku PPK Setjen, serta Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan BMN, justru menjadi pengakuan tidak langsung adanya penyelewengan. “Di panggung terbuka, yang disalahkan adalah dua pejabat alias pemainnya sendiri. Sementara sang sutradara di belakang panggung membersihkan diri sendiri,” sindir Uchok, Senin (18/5/2026).
Temuan Kejanggalan Anggaran di Luar Akal Sehat
Uchok membeberkan bahwa polemik dalam proyek Sekolah Rakyat—yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto—bukan sekadar masalah pengadaan sepatu. CBA menemukan sejumlah kejanggalan harga barang yang dinilai melambung tinggi (mark-up) dari harga pasar:
Bingkai Foto Presiden & Wapres: Dibanderol dengan harga fantastis sebesar Rp530.000 per buah.
Seragam Dinas Lapangan Siswa (SR 1C): Memakan total anggaran hingga Rp4,4 miliar, dengan rincian harga satu stel seragam mencapai Rp729.000.
Pintu Masuk Kejaksaan Agung
Merespons ketidakwajaran finansial ini, CBA mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh. Penonaktifan kedua pejabat internal tersebut harus dijadikan alat bukti awal bagi aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas aliran dana dan memanggil pihak-pihak terkait di lingkungan Kemensos demi transparansi anggaran negara.
*(Drw)
