Faktamanado.id, NASIONAL– Sektor pertambangan menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia, namun masih menghadapi masalah serius terkait emisi karbon. Salah satu sumber emisi terbesar berasal dari kendaraan operasional dan alat berat yang masih menggunakan teknologi konvensional.
Truk pengangkut raksasa dan mesin tambang menjadi kontributor polusi signifikan. Oleh karena itu, transisi ke operasional ramah lingkungan menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar tanggung jawab lingkungan, tetapi juga tuntutan bisnis modern.
Peran Insentif Pemerintah
Peralihan ini memerlukan biaya besar. Tanpa insentif fiskal atau kemudahan regulasi, perusahaan tambang akan menghadapi beban investasi tinggi yang berpotensi mengganggu arus kas.
Anggawira dari Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (Aspebindo) menegaskan, “Insentif seperti subsidi elektrifikasi atau akses kredit hijau akan mempercepat transisi tanpa mengorbankan bisnis.”
Standar Emisi dan Regulasi Ketat
Aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) kini menjadi barometer utama investor global. Untuk memenuhi standar lingkungan dalam ESG, pelaku tambang harus berinvestasi pada teknologi seperti hybrid haul truck atau conveyor belt listrik.
Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi, menilai regulasi juga penting. Ia mendorong kewajiban penggunaan kendaraan tambang berstandar emisi Euro 4. “Aturan ini akan menciptakan standar jelas bagi industri,” ujarnya.
Saat ini, banyak kendaraan tambang diduga masih memakai BBM subsidi. Kondisi ini menegaskan perlunya intervensi pemerintah agar sektor vital ini sejalan dengan komitmen Indonesia menuju net zero emission.
