Faktamanado.id – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bergerak cepat menanggapi keluhan para nelayan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi. Pengecekan dilakukan langsung di dua SPBU yang menjadi titik krusial pengisian bahan bakar bagi masyarakat pesisir.
Dua titik yang dipantau ketat adalah SPBU di Kecamatan Bara dan Kecamatan Talluwanua. Langkah ini diambil setelah muncul informasi mengenai maraknya aksi “pelangsir” atau oknum yang memborong stok solar sehingga nelayan asli kesulitan mendapatkan jatah.
Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan data dan kondisi lapangan per Selasa (24/2/2026).
“Stok Biosolar dalam kondisi tersedia. Di SPBU Talluwanua tercatat sebanyak 8 KL dan di SPBU Bara sebanyak 5 KL. Kami juga menjadwalkan suplai tambahan sebesar 24 KL Biosolar untuk menjaga ketahanan stok di kedua lokasi tersebut,” ujar Lilik dalam keterangannya.
Perketat Rekomendasi Dinas Perikanan
Kelangkaan ini diduga dipicu oleh banyaknya warga yang tidak berprofesi sebagai nelayan, namun memiliki surat rekomendasi pengambilan Solar subsidi. Seorang nelayan setempat berinisial MA (36) mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem pengawasan surat izin tersebut.
“Mana tidak cepat habis solar kalau hampir semua pelangsir punya surat izin nelayan dari pemerintah, padahal jelas-jelas dia bukan pelaut,” keluh MA.
Menyikapi hal ini, Pertamina menyatakan telah berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta pemerintah daerah setempat. Koordinasi ini bertujuan untuk memverifikasi ulang data penerima surat rekomendasi agar BBM subsidi benar-benar jatuh ke tangan pihak yang berhak.
Pengawasan Sistematis di Lapangan
Lilik menambahkan bahwa distribusi Solar subsidi saat ini diawasi secara sistematis. Pertamina menghimbau seluruh instansi terkait dan aparat penegak hukum untuk membantu memantau penyaluran di lapangan guna menghindari praktik penyalahgunaan.
“Kami terus berkoordinasi agar penyaluran berjalan tertib. Harapannya, dukungan dari pemerintah daerah dan aparat dapat memastikan Solar subsidi digunakan sesuai peruntukannya bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya nelayan,” pungkasnya.
Pihak Pertamina juga mengimbau nelayan untuk melaporkan jika menemukan kendala distribusi atau indikasi penyelewengan di SPBU melalui saluran komunikasi resmi Pertamina.
(*Drw)
