Faktamanado.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi pelajar di Kota Pontianak kini justru memicu polemik. Muncul dugaan adanya pengurangan kualitas dan kuantitas paket yang diterima oleh para siswa, yang memicu keresahan di kalangan wali murid.
Kekecewaan ini mencuat setelah ditemukan ketimpangan antara informasi resmi yang dibagikan pihak sekolah dengan fakta paket yang benar-benar diterima siswa di lapangan.
Janji Sekolah vs Fakta di Lapangan
Berdasarkan informasi yang disebarkan pihak sekolah melalui grup wali murid, distribusi MBG selama bulan Ramadan dilakukan dengan sistem rapel setiap tiga hari. Paket yang dijanjikan semula meliputi:
3 buah roti dan 3 butir telur rebus.
Susu kemasan 1 liter (untuk konsumsi satu minggu).
Aneka buah-buahan seperti pisang, kurma, dan salak.
Namun, wali murid melaporkan kondisi yang berbeda. Paket untuk tiga hari tersebut dilaporkan hanya berisi tiga butir telur, tiga roti, beberapa butir kurma, dan dua buah pisang yang kondisinya masih mentah (hijau). Yang paling disoroti adalah tidak adanya susu 1 liter yang sebelumnya dijanjikan dalam paket tersebut.
Klarifikasi Pihak Sekolah dan Kendala SPPG
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Kepala Sarana di salah satu SMK di Pontianak Timur, Handoyo, memberikan klarifikasi. Ia membenarkan adanya perubahan mendadak dari pihak Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG).
“Iya, ada perubahan dari pihak SPPG. Susu di hari Kamis nanti baru ada. Kami sudah mengajukan komplain resmi ke pihak SPPG terkait ketidaksesuaian ini,” ujar Handoyo melalui pesan singkat, Senin (23/2/2026).
Handoyo juga mengarahkan agar persoalan teknis penyediaan makanan ini dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak dapur penyedia, yakni Dapur Saigon 2 yang berlokasi di Gang Asuha.
Desakan Audit Transparansi Distribusi
Ketidaksesuaian ini memicu kekhawatiran wali murid bahwa bantuan gizi bagi anak-anak sengaja dipangkas oleh oknum tertentu demi mencari keuntungan personal. Masyarakat kini mendesak pemerintah daerah serta instansi terkait untuk segera melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi MBG.
Transparansi dari pihak penyedia sangat dinantikan guna menjawab keresahan wali murid. Hal ini penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai ke tangan siswa sesuai standar gizi yang telah ditetapkan tanpa ada pengurangan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
(*Drw)
