Faktamanado.id, EKONOMI – Di awal masa jabatannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah melontarkan janji optimistis untuk membuat ekonomi Indonesia lebih cerah dalam waktu dua hingga tiga bulan. Namun, ketika garis waktu tersebut terlewati, realitas di lapangan justru menunjukkan arah yang berbeda. Sejumlah indikator ekonomi kini memberikan sinyal yang kian mengkhawatirkan.
Jika kita menilik kembali kondisi pada Agustus 2025, saat estafet kepemimpinan masih di tangan Sri Mulyani, ekonomi Indonesia berada dalam fase yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi terjaga di angka 5,12 persen (YoY), inflasi rendah di kisaran 2,31 persen, dan nilai tukar Rupiah rata-rata berada di level Rp 16.301 per USD. Saat itu, sentimen pasar masih berada pada koridor netral hingga positif.
Kontras Indikator: Janji vs Realitas Januari 2026
Memasuki Januari 2026, wajah ekonomi Indonesia mulai berubah. Inflasi melonjak hingga menyentuh 3,5 persen (YoY), yang merupakan level tertinggi dalam hampir tiga tahun terakhir. Lonjakan ini secara otomatis mempersempit ruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan pelonggaran moneter dan menekan daya beli masyarakat.
Di pasar keuangan, kondisinya tidak jauh berbeda. Pada awal Februari 2026, nilai tukar Rupiah terpantau melemah ke rata-rata Rp 16.807 per USD. Volatilitas yang bergejolak ini mencerminkan keresahan investor terhadap arah kebijakan fiskal saat ini.
Peringatan Keras dari Dunia Internasional
Ketidakpastian ini memicu reaksi dari lembaga pemeringkat internasional. MSCI menyoroti aspek transparansi dan kelayakan investasi di pasar modal Indonesia. Sementara itu, Moody’s secara resmi menurunkan prospek Indonesia dari stabil menjadi negatif. Penurunan prospek ini adalah rapor merah bagi konsistensi kebijakan ekonomi pemerintah di mata investor global.
Kegagalan Ekspektasi dan Kepercayaan Pasar
Secara fundamental, ekonomi Indonesia memang tidak runtuh. Namun, terdapat jarak yang lebar antara narasi percepatan yang dijanjikan dengan kemampuan sistem untuk merespons. Pasar keuangan bekerja berdasarkan kepercayaan; ketika investor melihat ketidakpastian fiskal atau perubahan kebijakan yang terlalu drastis, respons yang muncul adalah kehati-hatian, bukan optimisme.
Ekonomi tidak bergerak mengikuti kalender politik. Stabilitas membutuhkan konsistensi, bukan sekadar pergantian figur atau pernyataan optimistis di podium. Kini, publik dan pasar tidak lagi menilai seberapa besar rasa percaya diri yang ditunjukkan oleh seorang menteri, melainkan seberapa kredibel janji tersebut saat dihadapkan pada kenyataan pahit di lapangan.
Jarak antara harapan dan realitas inilah yang kini harus segera dijembatani oleh Kementerian Keuangan jika tidak ingin kepercayaan pasar semakin terkikis di masa mendatang.
(*Drw)
