Faktamanado.id, EKONOMI – Hamdi Putra dari Forum Sipil Bersuara (Forsiber) menilai persoalan utama dalam rangkaian kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar masalah teknis lapangan. Menurutnya, akar persoalan terletak pada desain kebijakan yang dipaksakan meluas secara nasional tanpa kesiapan sistem pengamanan pangan yang mumpuni.
Hamdi menyebut bahwa perluasan jangkauan penerima manfaat berjalan jauh lebih cepat dibanding kesiapan sistem kontrol kualitas. Hal ini menimbulkan risiko sistematis yang berdampak langsung pada kesehatan anak-anak sebagai sasaran program.
“Ketika sebuah program diperluas secara masif tanpa fondasi pengendalian mutu yang kuat, risiko bukan hanya meningkat, tetapi menjadi konsekuensi yang hampir tak terhindarkan,” tegas Hamdi, Jumat (13/2/2026).
Data Kumulatif: 16 Ribu Anak Jadi Korban
Berdasarkan catatan Forsiber, angka keracunan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan sejak tahun lalu:
Tahun 2025: Sedikitnya 12.658 anak tercatat mengalami keracunan.
Januari 2026: Bertambah 2.835 anak.
Dua Minggu Pertama Februari 2026: Dilaporkan 1.183 kasus baru.
Secara kumulatif, total korban telah mencapai 16.676 anak. Hamdi menilai dalih pemerintah yang menyebut kenaikan korban terjadi karena perluasan cakupan dan bertambahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru mengonfirmasi adanya masalah mendasar.
“Perluasan jangkauan tanpa kesiapan sistem bukanlah keberhasilan, melainkan tanda bahwa risiko sedang diperbesar secara sistematis,” ujarnya.
Keamanan Pangan Harus Jadi Prasyarat
Hamdi menjelaskan, program pangan berskala nasional memiliki kompleksitas tinggi yang mencakup standar bahan baku, sistem penyimpanan, sanitasi, hingga distribusi. Jika jumlah dapur (SPPG) meningkat pesat tanpa diiringi pertumbuhan standar operasional (SOP) dan pelatihan tenaga kerja yang setara, sistem akan menjadi sangat rentan.
Ia mengkritik pendekatan pemerintah yang lebih menekankan pada “angka capaian” dan luasnya jangkauan sebagai indikator keberhasilan utama, sementara infrastruktur pengamanan dianggap bisa menyusul kemudian.
“Dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan konsumsi makanan, aspek keamanan seharusnya menjadi prasyarat sebelum ekspansi dilakukan. Keamanan seharusnya menjadi fondasi, bukan konsekuensi yang diperbaiki setelah masalah muncul,” kata Hamdi.
Menjaga Kepercayaan Publik
Forsiber menegaskan bahwa kritik ini bukan bentuk penolakan terhadap tujuan mulia program MBG dalam meningkatkan gizi anak. Namun, diingatkan bahwa ekspansi tanpa pengamanan yang memadai berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
“Keberhasilan tidak diukur dari seberapa cepat program meluas, tetapi dari seberapa aman dan konsisten program itu melindungi mereka yang menjadi sasaran,” pungkasnya.
(*Drw)
