Faktamanado.id, EKONOMI – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan pernyataan keras terkait adanya kebocoran masif pada penerimaan negara dari sektor kelapa sawit. Pemerintah mengungkapkan telah mengantongi bukti awal terkait praktik under-invoicing atau manipulasi nilai ekspor yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha besar guna menghindari kewajiban pajak dan bea keluar.
Purbaya secara terbuka menyebut bahwa negara telah dirugikan secara sistematis dalam kurun waktu yang lama. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
“Artinya selama beberapa tahun kita dikibulin para pengusaha CPO. Utamanya CPO nanti kita akan kejar,” tegas Purbaya di hadapan para anggota dewan.
Modus Ekspor Melalui Negara Transit
Berdasarkan hasil investigasi kementerian yang didukung sistem digital dan kecerdasan buatan (AI), ditemukan modus utama berupa pelaporan nilai transaksi yang jauh di bawah harga pasar sebenarnya.
Pengusaha melaporkan seolah-olah komoditas Crude Palm Oil (CPO) hanya diekspor ke negara transit seperti Singapura, padahal tujuan akhirnya adalah pasar besar seperti Amerika Serikat (AS).
“Yang dilaporin ke kita yang ke Singapura saja. Harga yang dilaporkan rata-rata setengah dari harga yang di Amerika. Untungnya diambil di perusahaan perantara di Singapura,” ungkap Purbaya.
Validasi Data dan Pemanggilan 200 Pelaku Usaha
Saat ini, fokus utama Kementerian Keuangan adalah melakukan validasi agar data temuan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap di pengadilan. Purbaya menegaskan bahwa penindakan di sektor CPO menjadi prioritas utama dibandingkan sektor lain seperti batu bara yang masih dalam tahap pendalaman.
Langkah tegas ini dibarengi dengan aksi terintegrasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil 200 pelaku usaha yang merepresentasikan 137 wajib pajak strategis di sektor sawit.
Purbaya menegaskan bahwa penguatan instrumen pajak dan bea cukai kini menjadi tumpuan utama untuk menambal kebocoran penerimaan negara. Langkah ini dianggap lebih krusial dibandingkan instrumen dividen yang sebelumnya diandalkan untuk menopang APBN.
(*Drw)
