Faktamanado.id, NASIONAL – Desakan agar Presiden Prabowo Subianto membentuk tim independen untuk mengusut dugaan kerugian negara dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh era Joko Widodo (Jokowi) semakin menguat. Nama mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, diusulkan untuk memimpin tim tersebut.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menyoroti lambatnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun KPK Selidiki Kereta Cepat (Whoosh) sejak awal 2025, hingga kini progresnya dinilai tidak jelas.
“KPK lamban dan melempem,” ujar Muslim (2/11/2025). Ia menduga pimpinan KPK saat ini tersandera “utang budi” pada Jokowi, sehingga takut mengusut tuntas kasus yang diduga melibatkan penanggung jawab utama proyek tersebut. Oleh karena itu, pembentukan tim di luar KPK dianggap solusi mendesak.
Dugaan Mark Up Tiga Kali Lipat Dibanding Arab Saudi
Muslim Arbi memaparkan, dugaan adanya mark up atau penggelembungan biaya dalam Proyek Kereta Cepat ini sangat terang benderang dan mudah dibuktikan. Ia membandingkan biaya proyek Whoosh dengan proyek serupa di negara lain.
- KCJB (Indonesia): Jarak 142 Km, biaya hampir mencapai Rp120 triliun.
- Kereta Cepat Arab Saudi: Jarak 1.500 Km (lebih dari 10 kali lipat KCJB), menelan biaya Rp112 triliun.
“Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan jarak 142 Km biayanya hampir mencapai Rp120 triliun,” jelasnya.
Dengan perbandingan sederhana ini, publik dapat menilai adanya pembengkakan biaya yang tidak wajar dan memunculkan dugaan kuat korupsi.
Perlunya Gebrakan Mahfud MD dan Pembatasan Proyek
Karena KPK dianggap “kagok” dan tidak transparan dalam Usut Korupsi Kereta Cepat, pembentukan tim independen dipandang sebagai solusi mendesak untuk menyelamatkan keuangan negara. Muslim menilai Mahfud MD adalah sosok yang tepat untuk memimpin tim tersebut, mengingat latar belakangnya sebagai mantan Hakim MK dan integritasnya.
“Presiden Prabowo harus segera mengeluarkan Keppres untuk bagi Mahfud MD dkk segera bekerja,” tuturnya.
Pembentukan Tim Independen KCJB Mahfud MD ini diharapkan dapat memberikan transparansi penuh kepada publik mengenai kerugian negara. Muslim juga menyarankan agar rencana perpanjangan proyek Whoosh Jakarta-Surabaya tidak dipikirkan terlebih dahulu. Proyek yang sudah ada saat ini, menurutnya, masih sarat masalah dan harus diselesaikan akuntabilitasnya terlebih dahulu.
(*Drw)
