JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Isu korupsi kembali mencuat dengan adanya penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(10/3)
Penggeledahan ini dilakukan di kediaman Ridwan Kamil di Bandung, terkait dugaan markup dana iklan Bank Jabar dan Banten (BJB).
Tindakan ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pejabat tinggi yang sebelumnya dikenal sebagai sosok reformis dan inovator di bidang pemerintahan.
Penggeledahan tersebut dilakukan pada malam hari dan diiringi dengan penjelasan bahwa tim KPK telah menunjukkan surat tugas resmi sebelum melakukan penggeledahan.
Ridwan Kamil sendiri menyatakan kesiapannya untuk membantu proses penyidikan secara profesional dan kooperatif. Meski demikian, ia memilih untuk tidak memberikan keterangan lebih lanjut kepada media agar proses hukum berjalan secara tertib dan tidak mendahului hasil penyidikan resmi.
Berdasarkan keterangan yang beredar, tim KPK melakukan penggeledahan sebagai bagian dari upaya untuk mengungkap alur dana iklan yang diduga mengalami markup.
Dugaan ini muncul dari penyimpangan penggunaan dana iklan pada Bank BJB yang menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dana publik.
Meski rincian kasus masih terus diselidiki, langkah penggeledahan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.
Ridwan Kamil menegaskan bahwa sebagai warga negara yang baik, ia akan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Dengan menunjukkan sikap kooperatif, mantan gubernur ini berharap agar proses penyidikan dapat berjalan secara adil dan tidak ada pihak yang terlewatkan dalam pengungkapan fakta.
Di sisi lain, KPK sendiri berkomitmen untuk melakukan investigasi mendalam demi menjaga integritas lembaga keuangan dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata bahwa tidak ada kekebalan hukum, meskipun tersangkut nama publik atau pejabat tinggi.
Masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan dapat mengikuti perkembangan kasus ini melalui media resmi dan laporan dari KPK.
Penggeledahan ini juga memicu diskusi luas mengenai tata kelola dana publik dan perlunya transparansi dalam setiap transaksi keuangan di sektor pemerintahan.[dit]
